Dilema Kebijakan Bebas Visa

Muhammad Fijar Sulistyo (Istimewa)
Senin, 5 Oktober 2015 13:15 WIB 
Gagasan Solopos, Senin (5/10/2015), ditulisMuhammad Fijar Sulistyo. Penulis adalah pegawai Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Siswa Pendidikan Pejabat Imigrasi Tahun 2015.

Solopos.com, SOLO — Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Perpres ini mengatur pembebasan dari kewajiban memiliki visa bagi warga 30 negara saat mengadakan kunjungan wisata ke Indonesia.
Kebijakan ini biasa disebut bebas visa kunjungan wisata (BVKW). Kebijakan ini  merupakan inisiatif Kementerian Pariwisata yang mengajukannya kepada Presiden Jokowi dan kemudian masuk dalam enam paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-Juwuf Kalla.
Tujuan aturan bebas visa kunjungan wisata adalah untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia sehingga meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kebijakan ini akan mendatangkan satu juta wisatawan mancanegara yang bakal menambah pemasukan devisa negara senilai satu miliar dolar Amerika Serikat (US$1 miliar).
Dari tujuan ini jelas bahwa kebijakan ini akan mendatangkan manfaat bagi negara sebagaimana tercantum dalam konsideran peraturan presiden tersebut. Ada satu asas yang dilewatkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, bahwa kebijakan bebas visa kunjungan tentu harus juga memerhatikan asas resiprokal (timbal balik).
Asas resiprokal dalam kebijakan bebas visa kunjungan saat ini belum dipenuhi meskipun hal ini telah termaktub dalam peraturan presiden. Asas ini telah lama diakui keberadaannya dalam ranah kajian hukum internasional.
Hal ini berkaitan dengan tindakan timbal balik atas sebuah kebijakan terhadap negara tertentu oleh Indonesia. Ketika Indonesia membuka keran pembebasan visa kunjungan wisata maka negara yang diberi fasilitas bebas visa juga mesti memberlakukan hal yang sama terhadap warga negara Indonesia yang berkunjung ke negara tersebut.
Selama ini, yang terjadi menunjukkan betapa lemahnya diplomasi Indonesia dalam penerbitan kebijakan bebas visa. Sebelum ini, dalam Perarutan Presiden No. 43/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No. 18/2003 terdapat 15 negara yang memperoleh kebijakan pembebasan dari kewajiban memiliki visa atau disebut bebas visa kunjungan singkat (BVKS).
Negara subjek BVKS antara lain negara-negara anggota ASEAN ditambah beberapa negara lain seperti Maroko, Peru, dan Chile. Negara-negara tersebut juga memberikan kebijakan yang sama terhadap Indonesia. Warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke negara-negara tersebut dapat menikmati fasilitas bebas masuk tanpa mengurus visa.
Praktis dengan adanya kebijakan BVKW ini akan ada 45 negara yang warganya mendapat kebebasan dari kewajiban memiliki visa saat mengunjungi Indonesia. Kebijakan BVKW menimbulkan kesan Indonesia adalah negara terbuka yang gampang dimasuki orang asing tanpa permisi terlebih dahulu.
Keamanan
Hal ini jelas mengabaikan keamanan negara karena orang asing dari 30 negara bebas berkegiatan di Indonesia dengan dalih kunjungan wisata. Mengutip pernyataan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Mirza Iskandar, pada empat bulan terakhir ini institusi keimigrasian telah menangkap lebih dari 10.000 warga negara asing yang bermasalah.
Warga negara asing yang ditangkap karena bermasalah itu yang terbanyak berasal dari Tiongkok. Tiongkok saat ini juga masuk dalam daftar negara subjek BVKW. Martabat Indonesia dengan sendirinya akan turun karena kebijakan ini.
Indonesia dianggap mengobral kebijakan pembebasan orang asing masuk ke negeri ini tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan perlindungan teritorial Indonesia. Orang asing bebas sesuka hati melakukan kegiatan apa pun dengan dalih kunjungan wisata.
Hal ini tentu saja menimbulkan pekerjaan besar bagi pihak-pihak yang terkait dengan orang asing, khususnya aparat keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara. Lalu lintas orang asing meningkat karena pintu gerbang telah dibuka selebar-lebarnya bagi orang asing, khususnya subjek BVKW.
Pegawai keimigrasiasin harus selektif dalam menyaring orang asing yang masuk ke Indonesia. Apakah benar kedatangan orang asing tersebut dalam rangka kunjungan wisata atau kegiatan lain tentunya harus diungkap melalui wawancara mendalam.
Proses pemeriksaan yang lama tentu akan menimbulkan antrean yang lama pula di tempat pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan orang asing rata-rata hanya memakan waktu 2-3 menit per orang. Lebih dari itu pasti akan terasa lama bagi antrean di belakangnya.
Pekerjaan berikutnya adalah pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.  Secara kepariwisataan mereka memang menguntungkan namun pihak imgrasi tentu akan mendapat pekerjaan ekstra mengawasi sekian banyak orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
Penyalahgunaan izin tinggal dari visa kunjungan ini harus mendapat perhatian serius agar ke para wisatawan asing dari negara-negara subjek BVKW lebih taat dan patuh pada regulasi.
Terlepas dari setuju atau tidak setuju, peraturan telah disahkan dan kini para pejabat serta pegawai keimigrasiain di berbagai daerah harus bergerak mengamankan perintah pemimpin tertinggi di negeri ini.

8 thoughts on “Dilema Kebijakan Bebas Visa

    • February 28, 2018 at 12:33 am
      Permalink

      Jelas ada, keuntungannya adalah jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Kementerian Pariwisata, peningkatannya mencapai angka 20%. Dan ada pula beberapa negara yang mulai menerapkan fasilitas bebas visa atau visa on arrival setelah Indonesia terlebih dahulu memberikan fasilitas bebas visa kepada negara tersebut.

      Reply
  • February 28, 2018 at 12:35 am
    Permalink

    Dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, diharapkan para turis tersebut ‘membelanjakan’ uangnya di bisnis-bisnis lokal, seperti tempat penginapan, tempat makan, tempat wisata, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dirasakan khususnya oleh saudara/i kita yang bekerja di ‘hospitality industry’ yang cukup erat kaitannya dengan tingkat kunjungan wisatawan (baik domestik atau mancanegara).

    Reply
  • March 28, 2018 at 4:39 am
    Permalink

    Pemerintah harus membatasi visa utk negara asing masuk ke indonesia karena banyak pengaruh negatif yg bisa merubah norma norma bineka tunggal eka. Apa sih ke rugian indonesia apabila visa di batasi? ?

    Reply
    • April 5, 2018 at 12:56 am
      Permalink

      Banyak yang berpendapat, kalau visa dibatasi, maka akan banyak wisatawan asing yang mempertimbangkan untuk tidak datang ke Indonesia, tapi malah memilih ke negara tetangga yang memberikan mereka fasilitas bebas visa. Apalagi wisatawan asing yang sifatnya transit. Buat mereka, mungkin biaya visa sebesar 35 USD lebih baik untuk budget hostel semalam. Apalagi para ‘backpacker’ yang budgetnya sangat minim sekali.

      Sebenarnya, kalau visa dibatasi, Indonesia juga tidak rugi-rugi amat menurut saya, karena kalau mereka yang benar2 ingin berkunjung ke Indonesia dan liburan, mengurus visa pun juga pasti dijalankan.

      Reply
    • December 30, 2018 at 10:03 pm
      Permalink

      Salah satu penyebab, iya. Tapi kalau dikatakan satu-satunya sebab, saya rasa tidak tepat.
      Tanpa kebijakan bebas visa pun, TKA ilegal sudah ada di Indonesia.
      Kebijakan bebas visa yang diiringi dengan ketatnya penyaringan WNA yang masuk ke wilayah Indonesia akan lebih baik untuk mencegah turis asing yang ‘banting setir’ menjadi TKA ilegal.

      Reply
  • November 26, 2018 at 6:44 am
    Permalink

    Setuju dengan penulis. Mestinya Pemerintah memang hati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Dan kalo toh pada akhirnya memberikan bebas visa untuk negara tertentu, maka pada saat yang sama mestinya juga menerapkan azad resiprokal seperti yang disampaikan oleh penulis.

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: